RI-PNG Sepakat Selesaikan Masalah Perbatasan dengan Damai

Port Moresby, (ANTARA News) – Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Papua New Guinea (PNG) sepakat untuk menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara secara damai kata Mendagri Mardiyanto. Mendagri mengemukakan hal itu bersama Mendagri PNG Mendagri Job Pomat dalam pembukaan sidang ke-26 Komite Bersama Perbatasan RI_PNG di Port Moresby, PNG, Kamis. “Kedua negara perlu untuk meningkatkan kerjasama terutama untuk memecahkan berbagai isu perbatasan kedua pihak,” kata Mardiyanto.

Ia mengatakan, kedua negara juga perlu mengelola wilayah perbatasan secara baik.Hubungan bilateral kedua negara yang kuat dapat meningkatkan kerjasama kedua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Mardiyanto mengharapkan, beberapa isu di perbatasan kedua negara seperti di Wara Smol dan Marantikin, masalah lingkungan di sungai, dan lain-lain dapat segera diselesaikan secara baik.

Hal senada diungkapkan Mendagri PNG Job Pomat yang mengatakan, segala perbedaan pandang di antara kedua pihak tidak menghalangi penyelesaian masalah secara baik dan damai. Ia mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan segala hal terkait penyelesaian beberapa isu tersebut. “Fasilitas di Wutung telah hampir selesai, begitupun dengan jalan yang menghubungkan Vanimo-Jayapura,” katanya.

Sedangkan untuk masalah Wara Smol, PNG telah merampungkan “term of reference”, kata dia. Di sela-sela sidang, Mendagri Mardiyanto dijadwalkan mengadakan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri PNG Michael T Somare dan Menlu PNG.

Papua Tak Terimbas Krisis Global

JAYAPURA, SENIN- Krisis keuangan global yang masih bakal dialami hingga enam bulan mendatang diprediksikan tidak akan terlalu berpengaruh di Papua. Mayoritas warga Papua yang masih hidup berkebun di kampung-kampung dan hanya sedikit yang bekerja di pabrik menjadi benteng alami wilayah ujung Timur Indonesia ini.

“Dampak krisis global tidak akan terasa sehebat di Jawa. Ini karena hanya sedikit warga yang bekerja di pabrik,” ujar JA Djoko Soedanto, Kepala Badan Pusat Statistik Papua, Senin (3/11) sore, saat memberikan keterangan pers rutin di hari Jumat pekan pertama.

Ia mengatakan, yang mengalami dampak tidak langsung adalah pabrik kayu di Papua. Perusahaan kayu mengirimkan kayu glondongan ke luar Papua untuk diolah di Jawa maupun Sulawesi. K arena itu, dampaknya adalah permintaan kayu gelondongan akan berkurang.

Demikian juga dengan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang dikembangkan luas di beberapa daerah di Papua. Ia mengatakan harga minyak kelapa sawit kini hanya Rp 200 per kilogram dari harga sebelumnya yang mencapai Rp 1000.

Penurunan harga karena Amerika sebagai negara pengimpor mengurangi permintaan. Akibatnya , daerah penerima komoditas kelapa sawit Papua yaitu perusahaan di Riau dan Sumatera Utara yang merasakan langsung akibatnya seperti pengurangan tenaga kerja.

“Biasanya pada akhir tahun seperti ini atau musim dingin, ekspor CPO ke Amerika meningkat. Tetapi ini malah berkurang karena mereka menarik dollar atau mengurangi pengeluaran,” ujarnya.

Sebagaian besar warga Papua masih hidup di kampung-kampung. Pada umumnya, mereka hanya bekerja di ladang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, krisis ekonomi global hanya berdampak sedikit atau tidak dirasakan mereka. Dampak ini akan lebih dirasakan warga Papua di kota.

Di Kota Jayapura, bulan Oktober 2008 terjadi inflasi 0,28 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 115,28. Angka inflasi ini lebih kecil dibanding nasional yang mencapai 0,45 persen. (KCM)

Demonstran: Kami Ingin Kaka Bas!

JAYAPURA- Ribuan pendemo dari berbagai denominasi gereja, yang melancarkan aksi demo damai ke kantor gubernuran Dok II Jayapura, Selasa, menolak kehadiran Sekda Tedjo Soeprapto menggantikan Gubernur Barnabas Suebu yang lazim disapa Kaka Bas yang saat ini tidak berada di tempat.
Dari lokasi demo dilaporkan, sekitar 1.000-an pendemo yang datang dari berbagai lokasi di sekitar Kodya dan Kabupaten Jayapura sekitar pukul 11.45 WIT menolak kehadiran Sekda Papua yang didampingi pejabat di lingkungan Pemprov Papua di tengah pendemo yang memenuhi lapangan upacara.
Yel-yel, “kami minta gubernur, kami minta Kaka Bas….” terus mengumandang diiringgi berbagai bunyi bunyian seperti genderang yang mereka bawa.
Walaupun demikian, Sekda Papua Tedjo Soeprapto tetap berupaya menyakinkan para pendemo dengan memberitahukan posisi Gubernur Suebu yang saat ini sedang berada di Port Moresby, Papua Nugini (PNG) dan berjanji akan menyampaikan aspirasi para pendemo sekembalinya Gubernur Suebu ke Jayapura.

“Kami ingin Gubernur Suebu hadir ditengah tengah kami,” ungkap para pendemo serentak. Bahkan para pendemo yang didampingi pendeta-pendeta dari gereja-gereja yang jemaatnya ikut demo menyatakan akan menduduki halaman kantor gubernur hingga Gubernur Suebu hadir di tengah pendemo.

Akhirnya sekitar pukul 12.00 WIT, Sekda Tedjo Soeprapto meninggalkan lokasi demo dan kembali ke ruang kerjanya yang  berada dilantai dua Kantor Gubernur. Para pendemo yang membawa puluhan poster dan spanduk yang antara lain berbunyi “kami tolak orang non Papua menjabat pimpinan Bank Papua” serta “Otsus Pancasila yes Otsus Syariah No”.

Untuk mengamankan jalannya demo, tampak sekitar empat  satuan setingkat kompi (SSK) Brimob  dan Dalmas berjaga jaga baik di kantor gubernur maupun di DPRP Papua. (KCM)